Radikalisme vs Neoliberalisme

Jumat malam, sekitar pukul 20 saat itu, saya masih berada di Kantor. Mas Wildan menyapa melalui Yahoo Messenger. "Masih di kantor mas?". Saya memang masih di kantor, sedang mengganti template blog saya dengan yang baru hasil modifikasi Peter Chen yang semula hanya dua kolom menjadi 3 kolom. Mas Wildan menanyakan apakah saya sudah membaca tulisannya Education the best counter for radicalism yang dimuat di the Jakarta Post, Kamis 19 Juli 2007. Mas Wildan, yang juga seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta serta alumnus Pesantren Al-Mukmin Ngruki, menulis tentang pendidikan sebagai cara terbaik untuk mengekang radikalisme. Saya menebak, tulisan ini merupakan bagian dari upayanya untuk menjelaskan akar tumbuhan radikalisme umat Islam setelah 9/11 dan kampanye antiteroris yang dipaksakan George W Bush ke seluruh dunia.

Tulisan mas Wildan ini mencoba menunjukkan peran penting pendidikan untuk mengurangi radikalisme. Pendidikan dibutuhkan untuk meluaskan pandangan umat Islam dalam menyikapi arus deras moderenisasi dan globalisasi (yang dikendalikan oleh barat). Dari sekian banyak persoalan bangsa--yang menurut saya berakar pada kemiskinan, pendidikan mampu mengurangi salah satu masalah besar, yakni munculnya radikalisme umat Islam.

Menjadi sulit untuk mewujudkan kemudahan akses bagi semua warga negara pada pendidikan yang lebih tinggi. Selain karena sejak masa pembangunan yang digagas Pemerintah Orde Baru di awal 970-an bukan menjadi prioritas, juga karena hingga saat ini arus globalisasi dan moderenisasi itu sendiri telah ikut berperan menekan Pemerintah untuk mengabaikan arti penting pendidikan sebagai modal awal menjadi bangsa mandiri. Kampanye yang dilakukan pemerintah bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk pembiayaan pendidikan melalui Dewan Sekolah atau Komite Sekolah merupakan wujud semakin nyata Pemerintah hendak melarikan diri dari tanggung jawab menyediakan pendidikan yang layak bagi warganya.

Penghapusan subsidi pendidikan, bukan semata karena keinginan pemerintah, namun lebih merupakan hasil tekanan neoliberal yang memanfaatkan globalisasi sebagai alat untuk menguasai banyak negeri dunia ketiga macam Indonesia. Aktor-aktor global ini, yang jelas bagi saya merupakan kelompok pemegang kapital, ingin menguasai kekayaan alam dan sumberdaya yang bisa dibayar murah di negara-negara dunia ketiga. Mereka telah memainkan IMF, Bank Dunia dan lembaga keuangan lintas negara lainnya untuk menguasai. IMF dan Bank Dunia misalnya, telah sejak lama menjadi alat atau kepanjangan tangan kapitalis.

Pembangunan lebih dari 30 tahun Indonesia merupakan hasil perencanaan lembaga keuangan dunia, yang aslinya adalah rancangan masa depan buat Indonesia yang disediakan oleh Pemerintah Amerika. Untuk mendukung semua itu, intelektual-intelektual Asing menjadi penasihat pembangunan yang disediakan bagi Pemerintah Indonesia. Intelektual Akademik di kampus-kampus besar di tanah air disekolahkan ke Amerika untuk memuluskan pandangan-pandangan Amerika mengenai konsep pembangunan yang "terbaik" yang harus dijalankan Indonesia. Mahasiswa yang berhasil "diajari" di kampus-kampus ini, lalu menyebarkan ide-ide pembangunan, disamping oleh mereka yang menjadi birokrat di daerah, juga mereka yang berperan sebagai aktor pelaksana pembangunan itu sendiri.

Dana pembangunan digelontorkan dalam wujud pinjaman yang amat besar. Salah satu contohnya adalah dana pembangunan irigasi untuk mendukung pelaksanaan revolusi hijau. Revolusi hijau sendiri ternyata justru mematikan petani secara umum karena, disamping mengabaikan pengetahuan lokal petani akan pertanian mereka, juga menghancurkan tatanan sosial yang ada. Peran perempuan di tanah pertanian disingkirkan, individualisme dipupuk habis-habisan karena mengejar target masing-masing, serta penggunaan pupuk dan pembasmi hama berbahan baku kimia. Pencapaian secara keseluruhan, berupa swasembada pangan, ternyata merupakan realitas semu. Sekarang, menjadi petani--yang nyaris tanpa dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah--justru merupakan cita-cita yang semakin ditinggalkan oleh masyarakat.

Pendidikan yang dikenyam oleh generasi 1970-an hingga sekarang, telah menjauhkan peserta didik dari pertanian. Pendidikan liberal yang diberikan justru melempar mimpi (ke arah) lulusan-lulusan sekolah untuk menggapai industri (barang dan jasa) sebagai cita-cita. Padahal kultur industri demikian hanya tumbuh subur di negeri yang tidak memiliki akar masyarakat agraris seperti Indonesia. Ketidakmampuan menjadi totally masyarakat industri dan dan saat bersamaan telah meninggalkan kultur pertanian, melahirkan generasi miskin di mana-mana. Kemiskinan ini telah menimbulkan ketidakharmonisan sosial yang melahirkan berbagai penyakit sosial pula.

Pendidikan masih bukan prioritas utama Pemerintah dalam mengatasi persolan bangsa. Kewajiban untuk mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan seperti disebutkan dalam konstitusi tidak juga dipenuhi. Radikalisme, dalam arti kekerasan yang membabi buta yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di tanah air, tidak dapat diatasi semata oleh penyediaan pendidikan hingga perguruan tinggi. Saya sendiri tidak yakin itu dapat dicapai tanpa keberanian pemerintah melawan tekanan asing untuk mencabut subsidi bagi orang miskin.

Pemiskinan secara sistematis lewat pencabutan subsidi semua kebutuhan pokok masyarakat (bahan bakar, bahan-bahan kebutuhan pokok, pendidikan, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya) melahirkan tidak saja radikalisme umat beragama, namun juga semakin menyuburkan penyakit-penyakit sosial lainnya. Kemiskinan menyuburkan gesekan-gesekan sosial horisontal karena perebutan akses ekonomi yang semakin sulit. Perang antar-suku di papua saya pikir bukan semata orang di sana suka berperang, namun karena akses pada sumber ekonomi yang semakin sulit. Banyaknya anak sekolah yang ingin bunuh diri karena tidak bisa membeli buku atau membayar uang sekolah memperlihatkan bopeng wajah pendidikan kita. Pengakuan para pekerja seks komersial bahwa mereka terjebak di dunia yang sekarang mereka geluti lebih karena tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tidak kurang dari 200.000 perempuan menjadi TKI setiap tahunnya karena impian mendapat sumber penghidupan yang lebih baik dari pada sekedar menjadi petani tanpa lahan.

Satu diskusi mengenai Peraturan Daerah (bernuansa Syari'ah) bermasalah diselenggarakan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan minggu lalu. Dalam analisis Candra, yang memberikan presentasi di salah satu sesi, ia menyebut bahwa Perda-Perda itu dirancang dan dipaksakan berlaku oleh mereka yang disebutnya sebagai kelompok fundamentalis. Kelompok fundamentalis ini, menurutnya, harus diwaspadai. Sebab mereka bergerak di hampir semua lini kehidupan masyarakat. Kelompok fundentalis ini menyelenggarakan sekolah-sekolah gratis, menyediakan pengobatan gratis, memberdayakan perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam penyebaran ide-ide fundamentalisnya, mereka memanfaatkan media massa.

Saya sendiri menilai, bahwa betul ada beberapa hal yang salah pada Perda di beberapa daerah itu, baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Ada korban penangkapan oleh aparat pemerintah daerah terhadap seorang perempuan yang baru pulang dari bekerja pada malam hari. Tangerang adalah daerah industri dimana banyak pabrik berdiri. Buruh perempuan yang kebetulan shift kerjanya menyebabkan ia pulang malam telah ditangkap karena perempuan dilarang keluar rumah pada malam hari. Kalau mau ditilik dari sisi syari'ah Islam, jelas salah menangkap orang dengan tuduhan yang mengada-ada dengan menyatakan perempuan itu adalah seorang pekerja seks.

Saya tidak berkehendak mengulas perdebatan tentang Perda (bernuansa syari'ah) itu. Saya hanya tersentak oleh pandangan pejuang hak asasi perempuan yang diwakili oleh Candra. Apa yang salah pada kelompok orang yang memberdayakan ekonomi rakyat? Apa yang menyebabkan orang tidak boleh memberikan pengobatan gratis dan sekolah bermutu dengan cuma-cuma? Saya sendiri belum melihat kebanyakan gerakan sosial ikut memberdayakan perekonomian rakyat, menyediakan pendidikan, pengobatan, dan layanan sosial gratis lainnya. Yang saya tahu, kebanyakan usaha pemberdayaan masyarakat miskin memang didominasi oleh gerakan kelompok keagamaan. Selain itu, kelompok keagamaan ini justru mendapatkan dana besar dari luar negeri yang tujuannya antara lain untuk penyebaran agama. Saya sendiri menduga penyebaran agama ini pun seiring pula dengan upaya penundukkan masyarakat lokal untuk penguasaan mereka terhadap sumber-sumber sosial yang menjadi sasaran globalisasi ala neoliberal. Kecurigaan ini muncul setelah saya membaca New Internationalist edisi Oktober 2005 yang menyebutkan bahwa 60 persen Ornop (jangan baca: LSM) bergerak dalam bidang agama. Sementara, dana besar yang mengalir ke organisasi-organisasi itu antara lain bersumber dari pajak dan sumbangan perusahaan multinasional.

Saya belum mengetahui bahwa usaha-usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok yang dianggap fundamentalis Islam ini memiliki modal yang bersumber dari bantuan luar negeri. Negara-negara kaya minyak yang mayoritas penduduknya Muslim di Timur Tengah lebih senang menyumbangkan banyak uang bantuan untuk membangun masjid, panti asuhan, dan pencetakan Al-Qur'an daripada pengentasan kemiskinan. Dana-dana yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa (fakir-miskin), sekolah gratis, dan pengobatan tanpa bayar, berasal dari usaha menggalakkan pembayaran zakat, infak dan shadaqah masyarakat di tanah air. Kelompok ini, alih-alih mengemis pada lembaga donor, mereka justru bergerak membuka kesadaran dari masjid ke masjid, dari satu pengajian majelas ta'lim ke pengajian majelis ta'lim lainnya untuk mengumpulkan uang. Dari pada menggantungkan harapan pada pemerintah yang melulu mengeluarkan kebijakan bernafaskan neoliberalisme di semua lini kehidupan, kelompok yang dinilai fundamentalis lebih senang mengelola keuangan yang terkumpul untuk memberdayakan kaum dhuafa sehingga mampu meninggalkan kondisi miskin yang mereka hadapi.

Kembali ke tulisan mas Wildan. Sebagai seorang yang sempat mengenyam pendidikan tinggi di level universitas seperti yang mas harapkan, saya menyadari sepenuhnya ketimpangan dunia yang dihasilkan dari moderenisasi dan globalisasi seperti yang mas Wildan tulis. Modernize yang menurut kamus saku Oxford yang saya miliki berasal dari kata modo (just now); make modern; adapt to modern needs or habits serta Adopt modern ways or views bagi saya merupakan seperangkat nilai. Globalisasi menurut yang saya fahami, merupakan kelanjutan dari kata globe yang menunjuk pada bumi yang dihuni oleh manusia. Maksud dari globalisasi sendiri merupakan proses pengglobalan nilai-nilai yang dianggap moderen.

Yang menjadi persoalan sekarang ini, menurut saya, adalah ketika nilai-nilai yang dianggap moderen (nyaris di semua lini kehidupan) adalah nilai-nilai yang didefinisikan dan dipaksa diterapkan di seluruh dunia (globalisasi) oleh "Barat". Lalu semua semua nilai yang bukan dari Barat dianggap tidak moderen. Pada prosesnya, moderenisasi yang berlangsung tanpa reserve ini telah mematikan nilai-nilai lain di luar yang didefinisikan Barat. Yang menjadi korban adalah nilai-nilai masyarakat lokal yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun lalu. Nilai-nilai lokal bukan hanya yang dianut dan menjadi acuan Muslim di tanah air, namun juga nilai-nilai asli masyarakat Jawa, Dayak dan Banjar di Kalimantan, Asmat dan Dani di Papua, Aceh, dan masyarakat lainnya di tanah air.

Adanya perlawanan terhadap moderenisasi dan globalisasi (Barat) merupakan sebuah bentuk respon terhadap ketidakadilan global. Moderenisasi dan globalisasi yang terjadi menjadi bagian dari proses pemiskinan di tanah air. Keduanya, adalah alat aktor neoliberal untuk menguasai dunia ketiga. Kemunculan radikalisme umat Islam merupakan respon ketidakadilan yang diciptakan kaum neolib terhadap dunia ketiga (khususnya umat Islam), yang antara lain juga menjadikan isu war on terrorism sebagai alat untuk penundukan. Bisa jadi pula, aktor-aktor neoliberal sudah memprediksi jauh-jauh hari, bahwa Islam merupakan rintangan paling berat yang akan membatasi ruang gerak mereka.

Pendidikan untuk mengekang radikalisme seperti yang ditawarkan oleh mas Wildan, tidak akan terwujud selagi pemerintah masih tunduk pada paksaan neolib untuk terus mengurangi subsidi. Yang terjadi sekarang, adalah upaya menjadikan "kaum terdidik" yang beragama Islam mengenyam pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi lagi, berubah menjadi moderat, dan kembali ke tanah air untuk menjalankan agenda memoderatkan mereka yang dinilai radikal. Mereka yang sudah moderat ini merupakan alat ampuh mengubah pandangan masyarakat menjadi moderat lebih dulu sebelum diajak menjadi radikal oleh kelompok yang dianggap fundamentalis.

Kemudian, terjadilah pertarungan antara si moderat dan si radikal hingga memenuhi media massa yang mencuri perhatian banyak orang. Sementara itu, kapitalis neoliberal melenggang kangkung masuk menguasai sumber-sumber ekonomi di negeri ini.

-------------

Education the best counter for radicalism

Opinion News - Thursday, July 19, 2007

Muhammad Wildan, Singapore

The spread of radical Islamism in Indonesia has led many people to assume that it has to do mostly with the incorrect interpretation of Islam. Although this assumption may not be totally incorrect, this judgment is misleading. For some people, this could lead to theological accusations of Islam.

Rather, I tend to argue that, in fact, religion, including Islam, has been misused to frame people's disappointment with the state. I share the view of Olivier Roy (2004), who insists that along with global factors, the emergence of radical Islamism is mostly shaped by local peculiarities.

Modernization and globalization are mainstreaming across the world, including in some predominantly Muslim countries. Regardless of some advantages of these mainstreams, in general they have some disadvantages. Indeed, modernization and globalization have marginalized the role of religion. In the Indonesian context, Islam has lost its social authority.

The rise of radical Islamism, however, has not directly connected with Islam as a religious and social system. A number of studies on radical Islamic boarding school (pesantren) also conclude that there is nothing wrong with the Islamic teachings at some pesantren accused of breeding radicals.

In my view, the inability of religious followers to face modernity eventually leads them to such radicalism. Therefore, it is the task of the government to let all Muslims get involved in the mainstream.

The return of some Muslims to salafism (which advocates Muslims to return to the Koran and Hadith), in a way, is a sign of Muslims' rejection of modernity and globalization. It is the ideology of salafism that restricts the access of Muslims to modern values. Therefore, only higher education can accelerate Indonesian Muslims' move to moderation.

Those who opt for radical Islamism mostly share relatively narrow-minded views. Most of them had no chance to attend university. In many ways, this situation has confined their way of thinking to a single point of view. The limited number of books or knowledge resources, to some extent, has also restricted their insights.

The difficulties in comprehending current phenomena of modernity and the globalized world have forced some Muslims to look back to the traditional values of Islam. Salafism, the belief of Muslims during an earlier period of Islam, is perceived as the best generation of Muslims. They believe returning to salafi will help them regain their heyday. Undeniably, most radical Islamic groups, including those committed to violence, have embraced salafism.

One of the most crucial issues among these people is the notion of darul Islam (state of peace) and darul harb (state of war). For those who have embrace salafism this dichotomy is the best way to comprehend current social and political problems.

In addition, the inability of the Indonesian government to cope with social problems in the last 10 years also has convinced some Muslims of the necessity of sharia.

Along with demands for sharia ordinances in some regions in Indonesia, some Islamists have resorted to violence to achieve their goals. In many cases, the violence involves those having narrow-minded views.

For this reason, the government should not blame Islam for promoting radicalism. Rather, it should provide good and affordable higher education for all. It is only through education that modernization can be viewed as a positive aspect of life, instead of a threat.

Muslims, like other citizens, need higher education to broaden their minds in the era of globalization. Secondary school is no longer enough for them to cope with modernity and the complexities of the global world. Higher education will reduce cultural conflicts between traditional Islam and modernity, and therefore curb radicalism.

Education will not only help Muslims comprehend modernity, but also to take part in the mainstream and lead modernization itself.

In this case, I disagree with Olivier Roy, who says that Islam cannot choose the form of its own modernity. Indeed, modernization is becoming an integral part of life and it is not necessary for Muslims to avoid modernization, but they can pick their own type of modernity that fits traditional and religious values.

In this respect, I do agree with Mahmood Mamdani (2004), who states that a "culture talk" between Islamic values and Western modernity would generate a distinct type of modernity. However, it will not materialize unless Muslims enjoy good education.

The writer is a lecturer at Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta. Currently, he is a fellow at the Asian Research Institute at the National University of Singapore. He can be reached at wildan71@yahoo.com

1 comments

  1. Peter Chen  

    July 23, 2007 at 10:19 PM

    Selamat Pagi/Petang Herman,

    Thanks for leaving a comment in my post Why I prefer 3 column for my blogs. I have responded to your comment.

    Peter (Blog*Star 2006 and 2007)
    Testing Blogger Beta (now New Blogger)

Post a Comment