TKI, Media Massa dan Tanggung Jawab Pemerintah

Koran Tempo hari ini, Minggu, 30 September 2007, memberitakan mengenai 2 jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan tiba di bandara Soekarno Hatta pada Sabtu kemarin. Mereka berdua adalah Susmiyati dan Siti Tarwiyah, korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan mereka di Arab Saudi. Foto kedatangan dua peti jenazah itu menghiasi halaman depan salah satu koran nasional tersebut.

Duka yang teramat dalam bagi bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini begitu banyak TKI (mayoritas adalah perempuan) yang pulang dalam kondisi mengenaskan, dari luka-luka hingga kehilangan nyawa. Beberapa waktu lalu, yang cukup menghebohkan adalah kondisi Ceriyati, yang mendapat siksaan dari majikannya di negara jiran Malaysia. TKI sendiri kebanyakan bekerja di Timur Tengah (terutama Arab Saudi), Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Korea.

Miris rasanya, saudara sebangsa pergi jauh-jauh menjadi pekerja, di sektor domestik yang jelas-jelas minim jaminan perlindungan di negara-negara tempat bekerja, sering pulang ke tanah air mengalami kondisi telah teraniaya. Jauh-jauh menggapai mimpi di negeri orang, sebab di negeri sendiri untuk bermimpi tentang masa depan nyaris tidak memungkinkan lagi. Berasal dari desa-desa miskin yang tidak mendapat perhatian di tengah gegap gempita pembangunan kota-kota. Sungguh tidak adil kehidupan masyarakat yang ada di tanah air Indonesia.

Pada tulisan ini saya membidik sisi lain dari persoalan kondisi yang dihadapi oleh TKI yang tersiksa. Beberapa teman saya yang pekerja kemanusiaan, serta mereka yang mengunyah begitu saja pemberitaan media massa, sepertinya lupa akan masalah yang sejatinya perlu mendapat perhatian yang lebih, yakni ketidakmampuan Pemerintah Indonesia untuk melindungi Warganya. Jangankan di Negeri orang, di negeri sendiri, kalau tidak memiliki uang yang banyak atau bukan dari kalangan Pejabat maka jangan harap akan mendapat layanan perlindungan yang memuaskan dari semua lembaga pemerintah. Inilah yang saya lihat pada persoalan TKI. Bukan berarti kelalaian Pemerintah Negara tempat bekerja TKI yang juga tidak memberikan perlindungan yang cukup harus diabaikan dari perhatian.

Kecenderungan untuk terus menyalahkan negara tempat bekerja, baik Pemerintah di sana, maupun majikan yang mempekerjakan orang Indonesia, justru membuat Pemerintah merasa lepas dari tanggung jawabnya pada warga negara. Kecenderungan media memfokuskan pemberitaan pada pelaku kekerasan, yakni majikan, serta Pemerintah negara dimana TKI bekerja, jangan-jangan merupakan suatu hal yang disengaja. Jangan-jangan merupakan satu strategi yang dijalankan Pemerintah Indonesia, dan juga media massa yang dipesan oleh Pemerintah, untuk mengarahkan opini masyarakat. Tujuannya, sekali lagi, untuk melepaskan tuntutan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia karena abai pada keselamatan warganya di negeri orang.

Tulisan menarik dengan judul "Politik Maaf" ditulis oleh budayawan Radhar Panca Dahana di Koran Tempo, Jumat, 7 September 2007. Dahana menulis bagaimana reaksi Pemerintah Indonesia yang tidak mau meminta Pemerintah Malaysia untuk meminta maaf atas insiden penganiayaan terhadap Donald Pieter Luther Colopita, ketua delegasi wasit Karate dari delegasi Indonesia (Koran Tempo, 29 Agustus 2007). Di media, tak kurang dari Anggota DPR, Menteri Pemuda dan Olahraga, bahkan tokoh-tokoh nasional meminta Pemerintah Malaysia meminta maaf kepada indonesia. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Yudhoyono hanya mengatakan:

Saya tidak bisa memaksa Pemerintah atau polisi Malaysia untuk minta maaf dalam hal seperti ini. Tapi waktu terjadi bencana asap tahun lalu, dengan jiwa besar saat itu saya minta maaf.

sungguh pernyataan Pemerintah negara besar yang berjiwa kerdil. Dilecehkan oleh negara tetangga kok rela.

Perhatian yang cukup besar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia (setelah mendapat tekanan dari masyarakat) pada masalah penganiayaan Colopita menyebabkan aktivis pembela HAM dan organisasi Perempuan yang lama menangani isu buruh migran (TKI), Solidaritas Perempuan, melayangkan surat terbuka untuk Pemerintah. Solidaritas Perempuan yang memiliki banyak jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia menyayangkan perhatian yang tidak imbang dari Pemerintah antara penganiayaan Colopita dan kasus-kasus penganiayaan TKI yang selama ini terjadi. Apakah karena Colopita bukan seorang perempuan dan bukan TKI yang bekerja di sektor domestik seperti kebanyakan TKI Indonesia?

Saya sepakat dengan protes Solidaritas Perempuan yang membidik masalah dari sisi kemanusiaan. Toh Colopita dan TKI seperti Ceriyati atau Susmiyati dan Siti Tarwiyah adalah manusia yang kemanusiaan mereka telah diinjak-injak. Hanya saja bedanya, karena jenis kelamin dan status pekerjaan. Status pekerjaan TKI yang kebanyakan perempuan adalah Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bahkan di dalam negeri sendiri masih dinilai rendah oleh masyarakat. Lalu, di negara-negara tempat bekerja macam Arab Saudi, kebanyakan TKI laki-laki ditakuti oleh majikannya sendiri. Bisa jadi karena TKI laki-laki dinilai lebih kuat secara fisik sehingga bisa melawan ketika mendapat penganiayaan. Dan karena dinilai lemah dan tidak akan melawan itulah, maka permintaan akan TKI lebih banyak perempuan daripada laki-laki, selain tentu saja, pekerjaan domestik yang distereotipkan sebagai semata pekerjaan perempuan.

Pemberitaan yang begitu menekankan pada subjek Pemerintah dan majikan di negara tempat bekerja juga telah menyebabkan sesat pikir yang melahirkan rasialisme pikiran dan sikap rasis di masyarakat Indonesia. Sungguh sayang, sikap rasis yang bertentangan dengan kemanusiaan dan HAM itu justru tumbuh dan berkembang. Mulanya karena pulau Sipadan dan Ligitan yang resmi disahkan sebagai milik Malaysia oleh hukum internasional. Padahal sesungguhnya ketidakbecusan Pemerintah Indonesia dalam mengurusi wilayah kedaulatan tanah air, serta kelemahan negosiasi pemerintah yang merupakan faktor dominan yang menyebabkan kedua pulau itu lepas menjadi milik negara tetangga. Lalu berlanjut ke masalah penganiayaan majikan Ceriyati, yang warga negara Malaysia. Ceriyati adalah korban kesekian penyiksaan oleh majikan-majikan TKI yang ada di Malaysia. Lalu lahir rasa benci pada bangsa Malaysia. Ada romantisme semangat Dwikora masa Soekarno tahun 60-an, dimana saat itu ada usaha untuk mengganyang Malaysia. Sekali lagi, sungguh jauh dari inti persoalan sesungguhnya: ketidakberesan Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi melindungi warga dan wilayah negara.

Rasisme yang tumbuh di masyarakat belakangan ini tidak akan pernah menyebabkan harga diri bangsa menjadi terangkat di mata dunia. Bangsa yang rasis tidak akan pernah menjadi besar dan disegani karena memendam kebencian pada bangsa lain.

Bulan lalu, di sebuah hotel bintang lima di pusat perkantoran Jakarta, saya mengikuti sebuah workshop. Di sana, salah seorang peserta yang pejuang HAM Perempuan melontarkan pernyataan yang luar mengagetkan. "Ternyata di hotel ini aku menemui banyak orang dengan wajah Arab yang menginap. Aku pikir cuma di hotel ***** saja." Teman saya ini mengatakan, merasa jijik melihat wajah-wajah Arab. Yang terbayang di kepalanya, orang-orang Arab yang banyak melakukan kawin kontrak seperti terjadi di daerah Puncak. Mereka hanya memperbudak perempuan Indonesia untuk memenuhi nafsu birahinya.

Sungguh saya terkejut mendengar pernyataan rasis teman saya itu. Lalu pertanyaan saya ajukan, ketika melihat orang Arab kamu berpikir demikian. Lalu ketika melihat wajah-wajah orang Barat (bule) lalu kita merasa mereka adalah bangsa yang begitu mulia, begitu beradab. Tapi siapakah orang-orang yang gemar melakukan sodomi pada anak-anak di Bali, yang melampiaskan birahinya pada perempuan-perempuan Indonesia dan menyebarluaskan penyakit HIV/AIDS di tanah air? Tidak pernah kita berpikir negatif pada mereka yang berkulit terang dan berambut pirang. Sungguh tidak adil pikiran kita. Bahkan ini ada pada pikiran para aktivis dan pekerja HAM. Ketika ada wajah Arab, bahasa Arab, atau tulisan Arab, maka semuanya adalah pelanggaran HAM, harus dihapuskan. Namun, cuap-cuap berbahasa Inggris sembari melupakan kosakata bahasa Indonesia, membaca pemikiran ilmuan Barat, didikte oleh pemerintah Barat tentang cara hidup kita, serta kekayaan alam yang dikuras habis oleh bangsa Barat justru dianggap sebagai rahmat dan nikmat yang harus disyukuri. What a stupid thought.

Cara berpikir menganggap Barat serba terbaik sembari merendahkan bangsa lain bahkan bangsa sendiri tidak lebih dari penyakit inferiority complex yang sudah akut pada diri bangsa ini. Dan ini lebih mewujud di kalangan aktivis-aktivis HAM belakangan ini. Sungguh menyedihkan, kepicikan berpikir itu hadir dalam diri mereka yang mengenyam pendidikan tinggi, dan dengan semangat berkobar-kobar mengusung Demokratisasi dan HAM di tanah air. Lupa bahwa karena ulah mereka pula banyak kearifan lokal yang hilang karena proyek demokratisasi dan HAM itu. Seorang teman dari Makassar bercerita pada saya, sejak Ornop (jangan baca: LSM) membuat program yang melibatkan masyarakat lokal, dan memberikan 'amplop' pada warga setempat karena keterlibatan dalam program 'pemberdayaan' itu, masyarakat setempat menjadi malas untuk memajukan daerahnya kalau tidak ada 'amplopnya'.

Saya selalu berusaha mengenang jasa-jasa pahlawan devisa seperti Susmiyati dan Siti Tarwiyah yang jeazahnya tiba kemarin di tanah air. Mereka ini, juga TKI-TKI lain yang tersebar di berbagai negara, membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Sistem perlindungan yang memadai menjadi kebutuhan sejak lama. Namun sejak lama pula kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh Pemerintah. Alih-alih memenuhi, justru politik mengalihkan isu melalui media menjadi upaya melestarikan 'budaya lupa' yang idap bangsanya. Padahal, sungguh hal demikian tidak akan pernah meninggikan harga diri bangsa selagi Pemerintah tidak mau menghargai bangsanya sendiri.

Setiap tahun lebih dari 300 ribu orang TKI yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Tidak kurang dari tujuh puluh persennya adalah perempuan, yang sebagian besar bekerja di dalam rumah tangga. Nyaris tidak ada jaminan perlindungan bagi keselamatan mereka karena bekerja di wilayah domestik. Tapi begitulah cara mereka memperbaiki nasib. Di tanah Indonesia, yang dulu merupakan negara agraris, sekarang tidak lagi memberikan harapan pada warganya. Pemerintah membuat kebijakan yang tidak peduli pada sektor pertanian, juga pada masyarakat desa. Pejuang Demokrasi dan HAM juga tak tahu upaya jitu memperbaiki nasib negeri ini selain berceramah sana sini dan memuliakan bangsa-bangsa kampiun demokrasi. Padahal bangsa-bangsa yang memaksakan penerapan demokrasi itu pula yang berperan besar dalam proyek pemiskinan dan pengerukan kekayaan alam Indonesia. Dari pada miskin di negeri sendiri, lebih baik berjuang di negeri orang. Sungguh perjuangan berat saudara-saudaraku...