Ketidakadilan Dunia

Peristiwa ini terjadi kemarin, sekitar pukul 5 sore. Saya keluar dari kantor, naik metromini 49 dari arah Manggarai menuju Kampus UI Salemba. Di perjalanan, di jalan Diponegoro, tepatnya di persimpangan depan bioskop Megaria, saya melihat seorang ibu menggendong bayinya sambil telapak tangan terbuka menadah berharap kepada para sopir mobil-mobil pribadi yang sibuk memperhatikan jalanan yang sedang tersendat karena kemacetan. Saya perhatikan secara mendalam dari dalam kendaraan umum yang melaju dengan lambat ini. Tenggorokan saya tecekat, mata saya tiba-tiba terasa panas. Pikiran saya lari kemana-mana. Perasaan saya kacau. Sungguh, saya merasakan sesuatu yang sangat dalam. Di gendongan seorang ibu itu, saya melihat bayi yang matanya masih sipit, kulitnya masih agak merah meskipun cenderung gelap (mungkin karena terpaan matahari), serta bayi itu tidak nampak bergerak-gerak, seolah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya mengira-ngira, bayi mungil itu mungkin baru berusia 2 atau 3 bulan.

Saya lalu berpikir, saya akan menelepon Departemen Sosial, polisi atau layanan sosial masyarakat lainnya. Supaya perempuan dan bayinya itu ditangkap. Perempuan itu salah karena telah membahayakan bayinya di tempat penuh kepadatan lalu lintas dan juga membuat bayinya tidak bisa menolak untuk menghirup polusi kendaraan bermotor yang semakin berat. Lalu saya berpikir kembali: Tidak mungkin terjadi. Negeri ini bukanlah negara Finlandia atau negara-negara demokrasi sosial yang pernah berhasil menunjukkan betapa dahsyatnya tanggung jawab sosial pemerintah atas kondisi rakyatnya. Saya harus pasrah menerima kenyataan bahwa saya lahir, hidup dan tinggal di Indonesia.

Perempuan itu tidak bisa disalahkan. Ia melakukannya, belum tentu karena ia malas bekerja yang lain. Jangan-jangan karena memang tidak ada pilihan lain. Hidup adalah perjuangan. Namun selamanya tetap tidak bisa dipastikan apakah akan ada kejelasan ujung perjalanan. Yang jelas, hidup di Jakarta yang keras, ketidakjelasan itulah yang semakin lama semakin jelas. Kecuali, kalau kita tega untuk--seperti kata Thomas Hobbes--menjadi homo homini lupus. Manusia yang menjadi srigala bagi manusia lainnya.

Ketidakadilan di sini telah terstruktur dengan tegas yang menyebkan kesejahteraan bersama teramat sulit untuk diwujudkan. Warga negara berkompetisi mendapatkan fasilitas yang harus didapat dengan bersimbah air mata bahkan darah. Nyaris tidak terdapat pemerataan kesempatan bagi setiap orang untuk menuju kehidupan yang lebih layak. Yang berduit, apalagi ditambah dengan berpendidikan yang tinggi, akan menjadi modal yang cukup untuk menjaga kualitas hidup layak itu. Namun itu hanya dimiliki oleh segelintir orang dari 225 juta jiwa penduduk Indonesia. Selebihnya, hanya nasib baik yang menghampiri secara tiba-tiba membuat mereka mampu untuk berkompetisi di babak selanjutnya. Untuk menuju puncak, mungkin tidak sampai satu persen dari mereka yang mendapat kesempatan berkompetisi secara tidak terduga itu.

Saya merasa bersalah. Sangat mungkin saya telah memiliki andil melestarikan ketidakadilan ini. Saya membuat KTP sekitar lebih dari 2 tahun lalu. Saya datangi kantor kepala desa. Saya serahkan surat keterangan pindah domisili ke Bogor dari sebelumnya tercatat sebagai penduduk Kota Bengkulu. Saya ingin mengurus sendiri pembuatan KTP dan Kartu Keluarga itu sesuai dengan prosedur yang ada. Nyatanya saya harus menitipkan semua dokumen dan pengurusannya kepada petugas kantor kepala desa itu. Ia menyebutkan nominal uang yang harus saya bayar dan menjanjikan dalam beberapa hari semuanya selesai. Saya tidak berdaya sebab saya memang dipaksa untuk melakukannya. Kalau tidak mau, mereka ogah memedulikan saya. Saya memerlukan KTP dan Kartu keluarga sebab saat itu tinggal beberapa bulan menjelang kelahiran anak saya yang pertama. Kalau anak kami lahir, surat identitas orang tua dan kartu keluarga itu amat sangat dibutuhkan untuk mengurus akte kelahiran. Namun, cara pengurusan itu sangat keliru. Dengan membayar, berarti surat itu diurus dengan cepat. Kalaupun itu mengikuti antri, yang jelas pastilah menyerobot antrian dengan mengorbankan sekian orang yang sudah dengan susah payah mengantri namun tak mampu memberi lebih atau bahkan tidak mampu untuk membayar. Ada banyak orang menjadi korban tindakan saya.

Di jalanan, ketika lampu merah perempatan sedang menyala, pengendara tidak memedulikannya. Saat orang lain melakukannya, kita mengumpat, seolah diri suci tidak pernah melakukannya. Padahal, saat lampu merah di hadapan kita menyala, artinya lampu hijau pada sudut lain persimpangan itu menjadikan mereka di sana berhak memacu kendaraannya. Melanggar lampu merah adalah melanggar hak saudar-saudara kita yang juga membayar pajak untuk pembangunan jalan raya.

Saat membuat SIM, di kantor polisi sudah ada banyak calo dan bahkan polisi sendiri yang menghadang upaya kita untuk mengurus sendiri pembuatan SIM. Tapi mereka yang penegak hukum serta kurcacinya telah memaksa setiap orang untuk hanya menggunakan jasa mereka dalam mengurusnya. Akibatnya, mereka yang begitu jujur pada bangsanya dengan mengurus sendiri menjadi terhambat, dihambat, dibuat lambat pengurusannya. Bahkan saat mengikuti tes, dibuat gagal hasilnya sehingga mau tidak mau harus menggunakan kaki tangan "orang dalam" di kantor penegak kebenaran itu. Sampai sekarang saya tidak memiliki SIM meski memiliki satu sepeda motor keluaran lama. Tentu saja karena alasan yang kata orang "sok idealis".

Pernah satu ketika saya menghadapi operasi jalan raya oleh sekelompok polisi di Yogyakarta beberapa tahun lalu. Saya tidak bisa mengelak ketika diminta menunjukkan SIM. Saya katakan saya tidak punya, dan saya adalah seorang pengendara yang taat rambu-rambu dan peraturan lalu linta. Mana ada polisi yang mau menerima alasan saya. Yang mereka inginkan adalah saya bisa menunjukkan SIM dan STNK kendaraan yang saya pakai. Saya tanya pada polisi yang memeriksa saya, saya telah melanggar Undang Undan nomor berapa, pasal berapa serta apa sanksinya. Si polisi terdiam. Lalu ia meminta saya menanyakan pada temannya. Temannya tidak bisa menjawab. Lalu temannya ini mengajak saya menghadap komandannya. Ia laporkan pertanyaan saya. Si komandan terdiam sejenak, lalu menggiring saya ke ruangannya. Si komandan (saya lupa namanya), menatap saya dari kursinya, lalu membuka beberapa buku dan menunjukkan pasal-pasal yang saya langgar karena tidak memiliki SIM. "Apakah ada pertanyaan lagi?" katanya dengan tatapan penuh. Saya jawab "tidak". Lalu saya diserahkan kepada anak buahnya untuk diproses. Saya tidak mau bayar polisi. Saya minta slip pembayaran ke BRI, menyetor uang denda ke kas Negara, bukan ke kantong polisi-polisi itu.

Terlalu banyak jalur-jalur, prosedur-prosedur, hukum dan aturan yang harusnya memudahkan pemenuhan keadilan, namun nyatanya dilanggar. Belum lagi aturan, kebijakan, hukum, prosedur yang nyata-nyata jauh dari upaya mewujudkan keadilan, apalagi kesejahteraaan. Dua minggu terakhir, banyak pemberitaan di koran yang memuat keresahan masyarakat yang kehilangan minyak tanah karena kebijakan pemerintah yang memaksa warga menggunakan kompor gas dan meninggalkan minyak tanah. Pemerintah akan mencabut subsidi minyak tanah, meminta masyarakat menggunakan gas yang katanya disubsidi. Nalar saya mengatakan, kelak setelah orang sudah terbiasa menggunakan gas, subsidi gas itu pun akan dihapus. Lengkap sudah penderitaan kelas bawah (mungkin termasuk saya). Pemerintah telah mengabaikan nasib industri kecil yang membutuhkan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sebut saja pembuat tempe, makanan kecil, atau pabrik kerupuk. Padahal, industri kecil semacam inilah yang justru ikut menyelamatkan perekonomian bangsa saat mengalami krisis. Kelak dengan semakin banyaknya biaya produksi industri ini, akan naik pulalah harga-harga barang kebutuhan. Sementara, pendapatan orang-orang kecil tidak ikut naik, lalu semakin jelaslah Pemerintahan yang tidak peduli pada rakyatnya ini.

Kembali ke ibu yang membawa bayinya. Sungguh saya pun bersalah. Saya tidak membawanya pulang, memberikan perawatan pada bayinya, lalu membantu penghidupan pula pada ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, saudara-saudara ayahnya, saudara-saudara ibunya, lalu entah siapa. Sedih, sebab masalah yang ada saling berkaitan, karena memang persoalan yang ada adalah persoalan yang sesungguhnya memang sistematis. Ini adalah pemiskinan. Yang menciptakan adalah kekuatan global yang ingin menguasai dunia, dan mengeruk keuntungan yang berlipat ganda dari usaha mereka menjajah dan merampas sumber-sumber ekonomi negara-negara dunia ketiga. Indonesia adalah salah satu negera yang menjadi korbannya. Pemerintahnya adalah wayang golek atau wayang kulit atau boneka. Dalangnya, adalah pemerintah Amerika atau IMF atau Bank Dunia. Dan si pembuat alur skenario sekaligus penguasa dunia baru adalah neolib-neolib itu. Kapitalis.

Saya sungguh bersedih. Ketidakberdayaan. Kesendirian. Kesepian. Ah... banyak orang yang berpikir seperti ini. Banyak yang berjuang untuk mewujudkan keadilan. Karena kemuliaan dan kerendahhatian, mereka menjadi tidak terlihat keberadaannya. Saya yakin, masih ada kekuatan untuk mewujudkannya. Keadilan itu pasti ada.

1 comments

  1. isma  

    September 4, 2007 at 10:52 AM

    Itulah kenapa aku paling nggak bisa tinggal di jakarta... :(

Post a Comment