Media Menulis Sejarah

Saya bukan jurnalis. Bukan pula pekerja media. Saya membaca Koran Tempo Selasa lalu. Pada bagian atas tertulis "Nuklir Iran", lalu di bawahnya dilanjutkan dengan judul berita "Pemerintah Indonesia Tidak Konsisten Soal Iran". Tadi saya cek lagi di websitenya, ternyata kata "Nuklir Iran" tidak ada di versi website. Tetapi yang tertulis di koran itu jelas mempengaruhi pembaca dalam beropini tentang Iran, menilainya dalam frame yang dikehendaki oleh koran ini supaya pembaca "menyalahkan Iran".

Sementara di koran Sindo dan Republika, dijelaskan di situ alasan utama Pemerintah Indonesia menolak pernyataan pers Dewan Keamanan yang mengecam Ahamdinejad, karena Dewan Keamanan (dan PBB) sendiri memang pilih kasih dalam menyikapi konflik di kawasan Timur Tengah. Kalau ada orang yang mengecam kejahatan yang dilakukan Israel, maka ia adalah musuh dunia, dan PBB akan mengecamnya. Tetapi, kalau ada pembantaian orang-orang Palestina oleh tentara Israel, maka itu didiamkan saja. Kita tahu semua ini, apalagi kalau bukan urusan kehendak Amerika sebagai pendukung utama kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel.

Saya teringat kata-kata Conelis Lay, guru saya waktu kuliah dulu, "Sejarah adalah narasi orang-orang besar, orang berkuasa. Mereka yang menentukan segalanya: mau kemana dan seperti apa sejarah itu dituliskan". Kalau dulu di Indonesia pengarah narasi itu adalah rejim Soeharto, sekarang penentu arah dan isi narasi lebih cenderung Media Massa. Jurnalis ikut berperan dalam menentukan cerita sejarah. Namun pemilik media lebih berkuasa daripada jurnalisnya.

Saya teringat sampai sekarang sebuah tulisan mengenai serangan brutal tentara Israel ke pemukiman Palestina. Berita itu dimuat di Kompas tahun 2000 atau 2001. Tertulis di sana "seorang laki-laki berusia 4 tahun tewas dalam serangan itu". Saya hanya bisa ternganga. Bisa-bisanya kompas menulis demikian. Akan lain rasanya kalau koran mainstream ini mengganti kata "laki-laki" menjadi "bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas..."

Kecenderungannya sekarang, penentu arah dan isi narasi sejarah adalah pihak media. Media kita membebek pada media barat. Media barat diberi arah dan semacam outline dalam menuliskan narasi. Siapakah pemberi arah dan pemberi outline itu? Siapa lagi kalau bukan penguasa barat: Amerika dan sekutunya.

Begitulah yang terjadi di banyak peristiwa, frame dan wacana yang dimunculkan media mempengaruhi opini massa. Karena itu pula, masyarakat harus kritis pada media. Tapi berapa persenkah yang bisa melakukannya?

-----------------------------------

Koran Tempo, Selasa, 12 Juni 2007

Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Konsisten Soal Iran

JAKARTA - Pengamat hubungan internasional dari Centre For Strategic and International Studies, Bantarto Bandoro, mengatakan sikap pemerintah Indonesia soal Iran tidak konsisten. Ketidakkonsistenan itu ditunjukkan dengan penolakan Indonesia untuk mengeluarkan pernyataan pers bersama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk pernyataan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad.

Usul pernyataan pers Dewan Keamanan PBB ini berawal dari pidato Ahmadinejad yang menginginkan kehancuran Israel. "Dengan pertolongan Tuhan, tombol detik-detik kehancuran rezim Zionis sudah mulai ditekan oleh tangan-tangan anak-anak Libanon dan Palestina," kata Ahmadinejad dalam pidato pada 3 Juni 2007.

Israel langsung bereaksi dan meminta Dewan Keamanan mengeluarkan pernyataan pers atas pidato Ahmadinejad itu. Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina dengan cepat memberi tanggapan. Dalam sidang di Markas Besar PBB New York pada Jumat lalu, dari 15 anggota Dewan Keamanan, 13 di antaranya menyatakan dukungan. Perwakilan Qatar di Dewan Keamanan belum memberi jawaban karena menunggu perintah dari Doha. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang menolak.

Penolakan itu otomatis membatalkan rancangan. Sebab, pernyataan pers Dewan Keamanan harus melalui konsensus. Satu negara saja yang tidak setuju membatalkan rancangan secara keseluruhan. Amerika dan Inggris meminta sidang dilanjutkan pada 11 Juni pukul 12.00 waktu New York (24.00 WIB). "Selama substansi dari pernyataan pers masih sama, maka Indonesia tetap menolak," kata Deputi Wakil Tetap Indonesia di PBB, Hasan Kleib, yang dihubungi Tempo melalui sambungan internasional kemarin malam.

Menurut Bantarto, pernyataan Ahmadinejad secara tidak langsung berhubungan dengan tekanan yang diterima Iran sejak Resolusi 1747 tentang sanksi nuklir disahkan. Karena itu, pidato Ahmadinejad patut dicurigai sebagai sikap yang mengarah pada tindakan nyata. "Bagaimana kalau ternyata Iran akhirnya memang melakukan tindakan yang mengancam keamanan."

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hamdan Basyar, bisa memahami alasan penolakan Indonesia. Menurut dia, pidato Ahmadinejad sebatas retorika politik untuk membangun simpati dari rakyat Iran. "Itu hanya wacana yang sudah biasa untuk menarik simpati masyarakat domestik," kata Hamdan.

Dia justru menganggap reaksi Israel yang terlalu berlebihan. Kenyataannya, Israel sendirilah yang membahayakan keamanan di negerinya dengan terus-menerus menambah musuh dengan menyerang negara-negara di sekitarnya tanpa alasan yang pasti. "Kalau permintaan Israel ini dipenuhi, akan semakin jelas ketidakadilan yang ada di Dewan Keamanan PBB," kata Hamdan. Titis Setianingtyas